Sejarah
Persatuan Artis Film Indonesia

1940

Sarikat Artist Indonesia (SARI)

Keinginan para artis untuk membentuk organisasi profesi sudah ada sejak tahun 1940, saat dibentuk SARI (Sarikat Artist Indonesia). Mereka yang menjadi anggota SARI adalah pemain sandiwara, penari, sutradara, penyanyi hingga pelukis.

1951

Embrio PARFI

Pada tahun 1951, lahir Persafi (Persatuan Artis Film dan Sandiwara Indonesia). Ini adalah wadah lanjutan dari SARI, meski selanjutnya terjadi pula kemandulan, sebelum kemudian lahirlah PARFI pada tahun 1956. Kongres Pertama embrio Parfi diadakan di Manggarai pada tahun 1953.

1956

Berdirinya PARFI

Menindak lanjuti kongres I di Manggarai 1953, pada Maret 1956 dalam kongres kedua yang diadakan oleh para pemain dan pekerja film,  didirikanlah Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).

Tokoh sentral pendiri pada saat itu adalah Usmar Ismail, Suryo Sumanto  dan Djamaludin Malik.

 

2020

Kongres Ke-XVI

Pada tanggal 10 Maret 2020 lalu, bertempat di Hotel Maharaja Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh 360 peserta termasuk perwakilan dari daerah menetapkan Alicia Djohar sebagai Ketua Umum PB PARFI setelah menang  suara atas Ayu Azhari dan Lela Anngraini. Alicia Djohar memperoleh 119 suara disusul Lela Anggraini 83 suara. Sementara Ayu Azhari mundur dari pencalonan. Selanjutnya, ditunjuklah Gusti Randa sebagai Sekretaris Umum PARFI, 2020.

“Semua Terekam Tak Pernah Mati.”

The Upstairs – 2006

H. Usmar Ismail

Djamaludin Malik

Suryo Sumanto

Mengenang Waktu

Sejak 1956

Usmar Ismail, Djamaludin Malik dan Suryo Sumanto adalah tiga orang tokoh kunci berdirinya Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).

Usmar Ismail, berbekal keilmuannya, Djamaludin Malik dengan segala kepiawaian ilmu bisnisnya, dan Suryo Sumanto seorang jurnalis sekaligus sastrawan yang semangat untuk memandu dua rekannya, bersama-sama mereka mendorong kemajuan artis dan perfilman tanah air, dengan mendirikan PARFI.

Lahirnya Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) berawal dari kevakuman kegiatan Sarikat Artis Indonesia (SARI) akibat masuknya Jepang ke Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu dan menjadi saksi sejarah,  pada 10 Maret 1956

PARFI didirikan di Gedung SBKA Manggarai, Jakarta dengan sekretariat di Jalan, Kramat V Jakarta Pusat, Ketua Umum PARFI Suryo Sumanto, dengan anggota :

  1. Rd. Sukarno (Rendra Karno)
  2. Kotot Sukardi
  3. Basuki Effendi
  4. Wildan Dja’far
  5. Sofia Waldy
  6. Deliana Surawidjaja
  7. Idrus Nawawi (Palembang)
  8. Eddy Saputra (Medan)
  9. Basuki Zailani (Bandung)
  10. Ismail Saleh (Semarang)
  11. Abdul Gafur (Surabaya)
  12. Subekto (Yogya)

PARFI lahir melalui semangat  untuk menyumbangkan  dharma bakti guna mewujudkan  cita-cita memajukan  Bangsa dan Negara berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara formal PARFI diresmikan oleh Ibu Negara Fatmawati Soekarno pada 10 Maret 1956. PARFI adalah  satu-satunya  organisasi  yang menjadi pilihan bagi Artis film Indonesia untuk memperjuangkan   cita-cita  seperti harapan yang disampaikan  H. Usmar Ismail: “Dengan film kita bisa memberikan sumbangan pada revolusi Indonesia.”

Saat itu,  PARFI bersama PPFI berdemontrasi di depan Presiden Soekarno untuk mengatasi serbuan film asing yang merugikan produksi film Indonesia.

Sebagai organisasi,  PARFI diharapkan dapat menjadi wadah, alat penghimpun  dan pemer- satu,  dan penyaluran  daya kreasi serta amal perjuangan Artis Film Indonesia dalam pen- gabdiannya kepada Bangsa dan Negara, khu- susnya mempertinggi derajat  dan martabat kesenian melalui film nasional.

Sebagai pekerja seni bidang keartisan film, keberadaan PARFI dikukuhkan oleh pemerintah  sebagai Organisasi Profesi dengan kekuatan Rekomendasi.  Selain mengutamakan cita-cita guna mencukupi kebutuhan ekonomi, artis film perlu memperoleh kepuasan batin dari hasil kerjanya dan dijamin hak-hak keprofesiannya yang dilindungioleh  Undang Undang.

Melihat sejarah perjalanan PARFI, Insan Film terbukti telah memiliki rasa kebersamaan yang kuat dan itu bisa tercipta karena memiliki perasaan senasib dan rela meninggalkan kepentingan lain di luar kepentingan Film dan Insannya. Namun, dalam perjalanannya selama 50 tahun ini, ternyata masih banyak tujuan PARFI  sebagai organisasi, yang belum bisa diwujudkan.

Dalam buku kecil memperingati 3 (tiga) windu atau 24 tahun berdirinya PARFI (1956-1980), disebutkan bahwa PARFI bukan partai politik dan tidak ikut berpolitik. Tetapi dalam perjalanannya, Organisasi Artis Film ini sempat terlibat dan melibatkan sejumlah anggotanya  dalam  politik.  Hal itu terjadi ketika Kongres III PARFI dilaksanakan pada 1964.  Sejumlah  anggota cenderung mengikuti aksi PAFFIAS yaitu gerakan anti film Amerika. Saat itu, secara demonstratif mereka meninggalkan persidangan. Sehingga, Suryo Sumanto menjadi tumpuan harapan dari sekitar 300 anggota PARFI.

Usai Kongres PARFI ke III, Trio pengurus PARFI waktu itu, yakni Suryo Sumanto, Djoko Lelono dan Chaidir Dja’far, berhasil membebaskan PARFI dari cengkeraman kekuatan politik saat itu.

Sejak berdiri hingga masa kepengurusan Periode ke III, Suryo Sumanto menjabat sebagai Ketua Umum PARFI. Pada masa itu, kepengurusan Suryo Sumanto merupakan tonggak bagi PARFI  dalam memperjuangkan dan mempertinggi derajat serta martabat kesenian melalui Film Nasional.

Organisasi  PARFI tidak hanya  didukung oleh peseni-peran (aktor/aktris), melainkan juga oleh mereka yang bergerak di bagian produksi, seperti sutradara, produser, penata fotografi, editor dan kru  (karyawan).

Namun, setelah para kru (karyawan) membentuk organisasinya sendiri, yakni KFT  (Karyawan  Film  dan Televisi) pada 22 Maret 1964, maka PARFI sepenuhnya hanya beranggotakan  para aktor dan aktris Film.

Pada 1971,  ketika Suryo Sumanto meninggal dunia, jabatan Ketua Umum PARFI  di lanjutkan oleh Wahyu Sihombing sebagai pejabat sementara.  Setahun  kemudian, terpilihlah Sofia WD sebagai Ketua Umum PARFI Periode ke IV, dengan jumlah anggota  yang  terus bertambah,  seiring kegiatan produksi  yang mulai ramai. Hal itu terjadi sampai dengan kepengurusan Soedewo (1975–1977).

Pada era 1970-an, film Indonesia memulai masa keemasannya, berkat diterbitkannya SK Bersama No. 71 oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan   dan Kebudayaan,  dan Menteri  Dalam Negeri, yang mewajibkan para importir film untuk memproduksi Film Nasional, dan setiap produksi film harus mendapatkan rekomendasi dari PARFI.

Rekomendasi menjadikan eksistensi PARFI sangat penting dan mutlak, sekaligus menjadi sumber pemasukan tetap bagi kelangsungan jalannya roda organisasi. Karena setiap orang yang akan terlibat  sebagai pemain dalam produksi film, harus sepengetahuan dan memperoleh rekomendasi dari PARFI. Hal itu berlangsung sampai periode kepengurusan Soekarno M. Noor (1978-1983).

Pada kepengurusan Ratno Timoer (1984–1992) Produksi Film Nasional mulai menurun, seiring keluarnya SK Menteri Penerangan  tentang  dicabutnya izin produksi dan rekomendasi dari Organisasi Perfilman.

Situasi intern organisasi pada masa keemasan   tersebut, hubungan pengurus organisasi dengan ang- gotanya cukup harmonis,  karena banyak produksi film yang meli- batkan anggotanya. Begitu  juga hubungan dengan    organisasi perfilman lainnya  dan  dengan pemerintah, bahkan dengan partai politik.

Pada masa Orde Baru, Organisasi Perfilman menjadi mitra  salah satu partai politik yang berkuasa saat itu, sehingga secara otomatis setiap Organisasi dapat terwakilkan menjadi anggota DPR/ MPR.

 

Mengenang Pahlawan Film Indonesia

Judul:
Mengheningkan Cipta

Karya:
T. Prawit

Vokal & Aransemen:
Gita Gutawa

Lagu pada video ini digunakan untuk tujuan non komersial.

Hak kembali kepada pencipta lagu (T. Prawit) dan ahli warisanya serta pengaransemen lagu (Gita Gutawa) – © GUT Records 2017.   

Ketua PARFI Dari Masa Ke Masa